INFO:

Banda Aceh – Telah tiga malam berturut-turut, Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal memimpin operasi penegakan syariat Islam. Puluhan pelanggar jarimah pun berhasil diamankan petugas Satpol PPu002FWH Banda Aceh. Teranyar, Kamis, 17 April 2025, dinihari, didampingi Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah dan Kasatpol PPu002FWH M Rizal, Illiza kembali merazia sejumlah tempat yang berdasarkan informasi masyarakat rawan maksiat. Di salah satu kafe yang dilengkapi fasilitas karaoke di Jalan Ujong Pancu, Gampong Blang, 29 muda-mudi diciduk petugas berikut barang bukti minuman beralkohol. Mereka terdiri dari 12 wanita dan 17 pria, termasuk lima anggota TNI. Ke-24 terduga pelanggar syariat dari kalangan sipil pun diamankan ke kantor satpolu002Fpp di komplek balai kota. Sementara yang berstatus aparat, dijemput langsung oleh polisi militer Kodam Iskandar Muda untuk diproses lebih lanjut. Wali Kota Illiza mengawal sendiri proses pemeriksaan terhadap para pelanggar, termasuk tes urine yang dilalukan oleh BNN. Fakta memilukan lagi-lagi terungkap: di antara wanita yang diamankan ada yang mengaku sebagai pekerja seks komersil dengan tarif Rp 500 ribu per jam. Malam beranjak Subuh, namun razia belum berakhir. Selagi Illiza di balai kota, wakilnya Afdhal bergerak ke satu hotel di Jalan Mr Mohd Hasan, Gampong Batoh. Di sana, satu pasangan tanpa ikatan pernikahan kembali terciduk di dalam kamar bernomor 202 hotel bintang dua tersebut. Dugaan mesum dua sejoli semakin diperkuat dengan temuan kondom dan obat kuat di dalam kamar. Kepada awak media, Illiza menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembersihan praktik maksiat di ibu kota. “Kami tidak akan berhenti. Razia ini akan kita lakukan secara rutin, menyahuti aspirasi masyarakat yang sudah terlalu lama resah atas kondisi hari ini.” Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Kodam Iskandar Muda yang telah mem-backup pihaknya dalam operasi malam ini. “Terima kasih kepada Bapak Pangdam Iskandar Muda, dan Bapak Danpomdam yang ikut turun ke lapangan bersama kami.” Illiza menyadari bahwa penegakan syariat Islam tidak mungkin berjalan optimal tanpa dukungan semua pihak. “Pemerintah kota dengan segala keterbatasan, tentu tidak mampu meng-handle semua. Butuh support dari segenap stakeholder terkait, termasuk partisipasi aktif warga kota,” ujar Illiza. (*)